SPSE PENGADAAN BARANG/JASA

 

SOSIALISASI PERPRES NO.70 / 2012

SOSIALISASI SOFWARE VER.4.0 LPSE KAB.PASURUAN 2014

PERBEDAAN SPSE Ver.3.5 dan SPSE Ver.4.0

NO	TAHAPAN	SPE Ver.3.5	SPSE Ver.4.0
1.	Pembuatan Paket	Belum terasosiasi dengan RUP	Sudah Terasosiasi dengan e-RUP
		Dokumen Lelang dibuat manual dan upload SPSE	Dokumen Lelang dibuat secara elektronik malalui aplikasi SPSE
		Syarat Penawaran belum tersedia pada aplikasi	Syarat Penawaran sudah tersedia (terperinci) pada aplikasi
2.	Pemasukan dokumen penawaran	-Menggunakan APENDO Versi.3 -Penyedia masih melakukan proses enkripsi	-Menggunakan APENDO Ver.4 -Proses enkripsi dilakukan oleh Sistem - Penawaran dikirium dengan mengisi form atau upload dokomen melalui APENDO
3.	Pembukaan Dokumen Penawaran	1.      Menggunakan APENDO Ver.3 2.      Panitia melakukan proses dekripsi file penawaran. 3.      Panitia melakukan input harga secara manual	1.      Menggunakan APENDO Ver.4 2.      Proses dekripsi file penawaran dilakukan oleh Sistem. 3.      Harga Penawaran peserta akan tampil otomatis di aplikasi.
4.	Proses Evaluasi	1.      Evaluasi kualifikasi belum menggunakan vendor Management System 2.      Pada proses evaluasi harga masih dilakukan koreksi aritmatik secara manual. 3.      Aplikasi SPSE belum menginformasikan secara terperinci hasil evaluasi.	1.    Evaluasi kualifikasi sudah menggunakan Vendor Management System 2.    Pada proses evaluasi harga, koreksi aritmatik dilakukan secara otomatis oleh Sistem 3.    Aaplikasi SPSE sudah meninformasikan hasil evaluasi.
5.	Berita Acara  dan SPPBJ	1.      Berita Acara dan SPPBJ masih dibuat oleh Panitia secara manual dan diupload pada aplikasi	1.    Berita Acara dan SPPBJ dibuat (digenerate) melalui aplikasi
6.	Kontrak dan Pelaksanan kontrak	1.      Kontrak belum dapat digenerate melalui aplikasi 2.      Pelaksanaan kontrak belum dapat didokumentasikan melalui aplikasi	1.    Pembuatan dan managemen pelaksanaan kontrak dapat dilakukan dengan menggunakan e-kontrak: 2.    Aplikasi e- Kontrak : a.       Generate dokumen kontrak b.      Dokumentasi pelaksanaan kontrak c.       Berita Acara digenerate melalui aplikasi.

SOSIALIASI SPSE VERSI. 4

 BAGI PENYEDIA BARANG / JASA KAB.PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2014

Pasuruan - Sosialiasai STANDARD OPERATING PROCEDURE ( SOP)  bagi penyedia barang/ jasa Kabupaten Pasuruan yang dilaksanakan pada tanggal 3- 4 Juni 2014  yang di ikuti bagi penyedia barang/jasa sejumlah 153 peserta, bertempat Tretes Raya Hotel & Resort Prigen telah diselenggarakan oleh  Layanaan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE ) Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2014.yang dihadiri Oleh Bupati Pasuruan. Para SKPD Kabupaten Pasuruan, ULP Kabupaten Pasuruan dan LPSE Provinsi Jawa Timur.

Peserta  SUWANTO  Direkur CV.SINERGI

NURUL HUDA, S.Sos,M.Si dari Administrasi Pembangunan Kabupaten Pasuruan dalam sambutannya Sosialisasi Sistem Secara Elektronik [ SPSE ] Bagi Penyedia  Barang/ Jasa Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2014 Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Pasuruan tentang Tata cara Standard Operating Procedure ( SOP ) Layayan Pengadaan Secara Elektronik ) 

DASAR HUKUM

Undang- Undang Nomor 11 Tahun
2008, Tentang Informasi dan transaksi Elektronik.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012,Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Tentang PengadaanBarang/JasaPemerintah

EDY KUSWOYO HRD.CV. SINERGI mengkritisi materi sosialisasi SPSE

dan Perubahannya..
PermenPAN Nomor:PER/21/M.PAN/11/2008,Tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peratuan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 2 tqahun 2010 Tentang

 Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Perasturan Bupati Nomor 42 Tahun 2011, Tentang

Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik ( LPSE ) Kabupaten Pasuruan

Penjelasan Singkat Prosedur ini mencakup proses tata cara registrasi dan verifikasi calon penyedia barang/jasa seperti mendownload formulir, mengisi formulir, melakukan verifikasi dokumen  dan menyetujui atau menolak registrasi penyedia barang/jasa.Tujuan  Prosedur ini bertujan sebagai standar bagi oengelola LPSE dan calon penyedia dalam melakukan registrasi dan verifikasi.Peringatan  Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.Segala bentuk kegagalan yang harus dipertanggung jawabkan oleh pelaksana. Keterkaitan : SOP Pengarsipan Dokumen

Tema Sosialisasi SPSE Tahun Anggaran 2014

Kualifikasi Pelaksana 1. Penyedia Barang/Jasa, 2. Verifikator, 3. Heldesk LPSE Peralatan dan Perlengkapan 1. Formulir keikutsertaan, 2. Formulir data penyedia

Definisi: 1. Helpdesk LPSE adalah Tim pada LPSE yang menjalankan tugas dan fungsi unit dan Layanan Dukungan Pengguna LPSE, 2. Verifikator adalah personil pada  unit registrasi verifikasi LPSE yang bertugas melakukan verifikasi kepada penyedia barang/jasa yang akn menjadi pengguna SPSE, 3. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultan/Jasa Lainnya.

Sedangkan  sambutan dari  LPSE Provinsi Jawa Timur, Sistem Pangadaan Secara Elektronik dari versi 3.5 ke versi 4.0 ada beberapa perubahan dengan sistem versi 4.0 terintegrasi secara nasional bagi penyedia barang/jasa melalui Standard Operating Procedure ( SOP ) Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang sudah enkripsi pada LPSE pertama saat verifikasi awal. Rencana dalam waktu dekat 10 LPSE Jawa Timur akan segera di anluching SOP versi.4.0 tentunya dengan perubahan sistem SOP agar supaya bagi penyedia barang/jasa mempersiapkan mental, Sumber daya Manusia dan  penguasaan Informasi dan Teknologi  ( Edy Kuswoyo )

LICENSED BY THE GOVERNMENT & PRIVATE

                     

1.    Akta Notaris

2.    Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

3.    TDP

4.    Pelaksana Lapangan Pekerjaan Perumahan dan Gedung

5.    Pelaksana Lapangan Pekerjaan  Jalan

6.    Pelaksana Lapangan  Pekerjaan Jaringan Irigasi

7.    Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi

8.    Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi

9.    Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional ( IUJKN )

10. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

11. NPWP 

12. NPWD 

13. Surat Keterangan Domisili

14. Anggota Gapeksindo Kab. Pasuruan

15. Anggota Kadin Kab.Pasuruan .

SOSIALISASI PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

BAGI PENYEDIA BARANG/JASA DI KABUPATEN PASURUAN

Pelaksanaan sosialisasi lelang secara online bagi penyedia barang/jasa di Kabupaten Pasuruan yang di ikuti oleh Badan usaha dari beberapa Asosiasi Gapeksindo, Gapensi, Apeksindo dan Kadin Kabupaten Pasuruan yang diselenggarakan LPSE Kabupaten Pasuruan yang dihadiri beberapa Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada tanggal 30-31 Mei 2013 di Hotel Tretes Raya & Resort Prigen. Yang dibuka Oleh Administrsi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Materi dalam sosialisasi yang disampaikan dari Panitia  antara lain:

 Pengertian LPSE

LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian/

Lembaga/Satuan Kerja Perangkat

 Daerah/lnstitusi Lainnya (K/L/D

/I)untukmenyelenggarakansistem

 pelayananpengadaanbarang/jasa

 secara elektronik serta memfasi

litasi ULP/ PejabatPengadaan dalam pelaksanakan   pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Fungsi LPSE

1. Mengelola sistem e-procurement;
2. Menyediakan pelatihan kepada PPK/Panitia dan Penyedia barang/jasa;
3. Menyediakan sarana akses Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) bagi PPK/Panitia dan Penyedia barang /jasa;
4. Menyediakan bantuan teknis untuk terkait kendala pengoperasian sistem e-procurement;

Materi Sosialisasi pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik perlu disampaikan dalam sosialisasi. Salah satu tujuannya agar peserta dapat mengetahui, secara substansi, 

hal-hal proses pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektonik ini juga dapat menjamin tersedianya informasi, kesempatan usaha, serta mendorong terjadinya persaingan yang sehat dan terwujudnya keadilan ( non discriminative ) bagi seluruh pelaku usaha yang bergerak dibidang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien dan efektif merupakan salah satu bagian yang penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan Negara. Salah satu perwujudannya adalah dengan pelaksanaan proses pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik, yaitu pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundan-undangan.Karena itu Layanan Pengadaan Secara Elektronik ( LPSE) Kabupaten Pasuruan,menganggap penting untuk melakukan serangkaian sosialisasi bagi penyedia, diharapkan dapat mengarah kepada pengembangan kesadaran, apresiasi dan komitmen proses pengadaan Barang/Jasa pemerintah secara elektonik akan lebih meningkatkan dan menjamin terjadinya efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pembelajaan uang Negara.

Regulasi LPSE

1. UU No. 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. PP No 12 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

3. Perpres 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

4. Perpres 70 Tahun 2012, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Perka LKPP No. 13 Tahun 2012. tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan;

6. Perka LKPP No. 17 Tahun 2012. tentang E-Purchasing;

7. Perka LKPP No. 18 Tahun 2012. tentang E-Tendering.  
   Kerangka  Hukum Keamanan Dunia Maya 

               UU. No. 11 Th 2008, ITE

              Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP No. 82 Tahun 2012)

·       Penyelenggaraan Sistem Elektronik

·       Penyelenggara Agen Elektronik

·       Penyelenggaraan Transaksi Elektronik

·       Tanda Tangan Elektronik

·       Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik ( Edy K )